Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Budaya Dokumentasi bagi Aparat Pemerintah di Provinsi Bali

08-12-14 oleh Admin

(Jakarta, 15 Juni 2012). Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sertifikasi Budaya Dokumentasi (Budok) bagi Aparat Pemerintah di Provinsi Bali pada Rabu hingga Sabtu, 5 - 8 Juni 2012 yang lalu. Provinsi Bali menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan kegiatan Bimtek Budok dari total 10 provinsi yang menjadi target lokasi pelaksanaan pada tahun 2012. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, dan sebagai implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bertempat di Harris Resort Kuta Beach, Bimtek diikuti oleh 60 orang pejabat struktural dan fungsional yang memiliki kaitan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, seperti bidang kearsipan, kepustakaan, kehumasan, serta teknologi informasi, dari berbagai instansi pemerintah di Provinsi Bali. Diawali dengan pemberian Penjelasan Umum oleh panitia penyelenggara pada hari pertama, Bimtek dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Pembangunan, I Ketut Sudira, S.H., M.H., yang mewakili Gubernur Bali, pada hari kedua. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa Provinsi Bali kini telah memiliki Komisi Informasi, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 14 Tahun 2008, dan seluruh lembaga publik hendaknya terus mengefektifkan komunikasi, koordinasi, dan sinergi kerjasama, baik pada tataran pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat, sehingga informasi yang disajikan kepada publik benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Puslitbang Literasi dan Profesi Kominfo, Badan Litbang SDM, Kementerian Kominfo, selaku Ketua Panitia Penyelenggara, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek Budok telah dimulai sejak tahun 2009, dan mulai tahun 2011, dilengkapi dengan sertifikasi. Pada tahun 2011, jumlah peserta kegiatan mencapai 875 orang, dan 561 orang (72%) di antaranya dinyatakan lulus ujian sertifikasi. Sementara itu, Kepala Badan Litbang SDM, Aizirman Djusan, M.Sc. Econ., dalam sambutannya menyampaikan bahwa selain memahami UU Keterbukaan Informasi Publik, aparat pemerintah perlu juga menguasai payung hukum lain seperti UU Kearsipan, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU Pelayanan Publik, agar mampu memberikan pelayanan informasi publik secara baik kepada masyarakat.

Hari kedua Bimtek diisi dengan pemaparan tiga materi sebagai berikut: 1) “Pokok-Pokok Pemikiran UU KIP” oleh Dr. Henry Subiakto, Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa, 2) “Keterkaitan UU Pelayanan Publik dengan UU KIP”, oleh Ismiyarto, Kementerian PAN dan RB, dan 3) “Prosedur Pengelolaan Informasi Publik”, oleh Dr. H. Subagio, M.S., Staf Ahli Ditjen IKP Kemkominfo. Pemaparan dilanjutkan pada hari ketiga dengan materi sebagai berikut: 1) “Keterkaitan UU ITE dengan UU KIP”, oleh Anthonius Malau, Kabag Hukum dan Dokumentasi Setditjen Aptika Kemkominfo, 2) “Ketentuan dalam UU KIP dan Peraturan Turunannya”, oleh Abdul Rahman Ma’mun, Ketua Komisi Informasi Pusat, 3) “Keterkaitan UU Kearsipan dengan UU KIP”, oleh Drs. Imam Gunarto, Direktur Preservasi Arsip ANRI, dan 4) “Pemanfaatan TIK dalam kegiatan Pengelolaan Informasi Publik”, oleh Indriyatno Banyumurti. Selain itu, para peserta dipandu oleh Instruktur untuk melakukan Praktik Simulasi Tata Kerja PPID dengan metode bermain peran.

Ujian Sertifikasi dilaksanakan pada hari terakhir, yang dipandu oleh Tim Ujian Sertifikasi, dan dilanjutkan dengan penutupan kegiatan Bimtek secara resmi oleh Purwanto, SE, M.Si, Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan, Puslitbang Literasi dan Profesi Kominfo, mewakili Ketua Panitia Penyelenggara.