Logo
Banner logo BPSDMP Kominfo Bandung

BERITA Sebarkan :

Menyoroti Penyebab dan Upaya Penanganan Banjir di Bandung dan Sekitarnya

27-11-2017 oleh admin2 Sumber : Pikiran Rakyat, 22 November 2017

Masyarakat Jawa Barat khususnya Bandung dan sekitarnya menantikan upaya penanganan banjir yang hampir selalu terjadi di musim penghujan, langkah-langkah strategis perlu dilakukan pihak terkait dalam upaya ini.

Penanganan masalah banjir memerlukan perhatian dari semua pihak. Dalam kurun waktu minggu ketiga bulan November, data dari Pikiran Rakyat (PR) mengenai banjir dan genangan air yang terjadi di Bandung diantaranya genangan air yang mencapai 40 cm di Jalan AH Nasution Cikadut (PR, 20 Nov 2017). Selain di ruas tersebut, genangan air terjadi di kawasan Pasirendah dan Cigending, Ujungberung serta di Kelurahan Cipadung. Ruas jalan Jakarta, kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batununggal hingga Terusan Jalan Jakarta, Kelurahan Antapani Tengah dan Antapani Wetan. Serta ruas jalan Cingised, kelurahan Cisaranten Endah dan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik terendam air akibat melupanya Sungai Cironggeng (Cisaranggung) (PR, 20 Nov 2017). Sementara di sekitaran Bandung meliputi akses jalan utama dari Kabupaten Bandung menuju Kota Bandung lumpuh karena banjir menggenang Jalan Raya Banjaran-Dayeuhkolot akibat luapan air sungai Citarum (PR, 23 Nov 2017). Wilayah Gedebage, membuat akses Jalan Soekarno Hatta tepatnya persimpangan Gedebage lumpuh (PR, 23 Nov 2017). Banjir di sekitaran Bandung juga terjadi di wilayah Rancaekek, dan mengakibatkan ratusan rumah di 13 desa dan 1 kelurahan tergenang banjir (PR, 23 Nov 2017).

Prediksi Badan Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jawa Barat memperkirakan puncak hujan terjadi pada November dan Desember dengan jumlah curah hujan 300-400 mm/bulannya. Analisis BMKG mengenai banjir dalam PR (22 Nov 2017), selain dari curah hujan yang tinggi, secara topografi kawasan yang sering terendam banjir diantaranya Baleendah dan Bojongsoang, Dayeuhkolot adalah dataran rendah. Faktor lain karena terletak di daerah aliran sungai Citarum, Cisangkuy, dan Cikapundung. Dari sisi masyarakat, masih ada yang membuang sampah ke sungai, saluran air, yang menyebabkan gangguan pada jalannya air.

Hal ini selaras dengan sintesis yang dilakukan editorial PR (23 Nov 2017) bahwa untuk wilayah Bandung sendiri, banjir sering terjadi di wilayah Bandung Selatan yang secara topografi berupa dataran rendah, dan analisis yang mengemukakan pembangunan fisik di kawasan Bandung Utara (KBU) yang notabene adalah dataran tinggi menyebabkan limpasan air dari dataran tinggi mengalir deras dan tak dapat ditampung di dataran rendah. Pandangan Walhi Jawa Barat, hal ini dikarenakan konsistensi dan penegakan hukum yang lemah serta pelaksanaan pembangunan di kawasan budidaya dan kawasan pengelolaan konservasi untuk tujuan komersial.

Pandangan akademisi Planologi ITB, Petrus Natalivan, pada konsultasi Publik Revisi Perda rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) (PR, 22 Nov 2017) menyatakan bahwa kebijakan penataan ruang Kota Bandung tidak bisa lagi berdiri sendiri, sangat penting untuk memulai perencanaan berkolaborasi dengan kota dan kabupaten sekitarnya. Selain itu diharapkan tidak sampai muncul konflik pemanfaatan ruang karena ketidakharmonisan peraturan-peraturan.

Dari sisi upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sendiri dengan mengalokasikan anggaran untuk proyek penanganan banjir dan perbaikan gorong-gorong. Untuk memperbaiki saluran air kurang lebih Rp 130 Miliar dan pengendalian banjirnya Rp 76 Miliar (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam PR 22 Nov 2017). Persyaratan lelang tahun ini diperketat sehingga sejumlah paket lelang diulang dan mundur sehingga banyak kontraktor belum siap, hal ini juga ikut memengaruhi jalannya upaya yang dilakukan Pemkot Bandung.

Hal mendasar dalam menyoroti penyebab dan penanganan banjir membutuhkan perhatian banyak pihak. Pertanggungjawaban publik, transparansi dan proses partisipatif dalam perencanaan RTRW dapat memberikan jaminan lebih besar untuk tercapainya kebijakan pembangunan ramah lingkungan. Pemberian izin bagi pembangunan yang akan memberikan dampak pada masyarakat luas seharusnya melalui proses dengar pendapat publik. Tak hanya dari pemerintah dan pihak terkait, dibutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk memelihara lingkungan terutama lingkungan air seperti saluran air dan sungai. Pada akhirnya dengan keasadaran dari semua pihak, upaya penanganan banjir diharapkan dapat meminimalisir terjadinya banjir dan genangan air.

Oleh: Diana Sari


Label: kajian isu mingguan