Menkominfo: Litbang Penting Kaji Impak TIK Pada Masyarakat

08-12-14 oleh Admin

(Yogyakarta – Humas BPPKIYK) Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di DI. Yogyakarta, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, menyempatkan diri mengunjungi Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Yogyakarta pada Senin, 23 Maret 2015. Ini adalah kali pertama Menkominfo Rudiantara berkunjung ke UPT Kominfo yang ada di DI Yogyakarta sejak menjabat sebagai menteri. Kunjungan yang dijadwalkan hanya 30 menit itu molor menjadi 180 menit karena antusiasnya pegawai BPPKI Yogyakarta berdiskusi secara langsung dengan Menkominfo yang terkenal ramah ini. Di sela acara, Menkominfo berkenan menyaksikan penyerahan sertifikat ISO 9001:2008 dari GM TUV Rheindald Yogyakarta, C. Tono Infantrianto, kepada Kepala BPPKI Yogyakarta, Eka Handayani, SE., MM.

BPPKI Yogyakarta adalah balai pertama yang memperoleh sertifikasi manajemen mutu  setelah sebelumnya juga mendapat sertifikasi KNAPPP 02:2007 di tahun 2013.Dalam diskusinya, Menkominfo Rudiantara menegaskan peran penting litbang Kemkominfo dalam mendukung program prioritas pemerintah. Setidaknya ada 7 (tujuh) program prioritas pemerintah di pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu pertanian, maritim, energi, pariwisata, infrastruktur, sumber daya manusia, dan wilayah perbatasan. Meski demikian, Kemkominfo menjadi leader di sektor sendiri yaitu telekomunikasi, internet, dan digitalisasi penyiaran. Menkominfo Rudiantara memaparkan bahwa di sektor telekomunikasi, Kemkominfo akan fokus pada pengembangan pitalebar dengan konsentrasi pada mobile broadband. Pengembangan pitalebar merupakan suatu yang tak terhindarkan karena tingginya pembelian telepon seluler dan penggunaan data oleh masyarakat menyebabkan defisit anggaran yang berpengaruh pada sensitivitas nilai kurs. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut sehingga efisiensi infrastruktur, industri, dan optimasi layanan data bagi masyarakat dapat terpenuhi melalui pitalebar.

Di sektor internet, kita akan fokus pada isu keamanan, tata kelola TIK, e-government, dan e-commerce. Kemkominfo perlu mengeluarkan standarisasi implementasi e-government secara nasional serta standar e-payment nasional yang dilegalkan oleh Bank Indonesia. Terkait pemblokiran dan filter situs, Kemkominfo akan menetapkan Keputusan Menteri tentang panel penutupan situs serta sistem DNS nasional. Sedangkan di sektor digitalisasi penyiaran, Kemkominfo akan tetap jalan terus untuk efisiensi penggunaan frekuensi. Sehingga, frekuensi 700 Mhz yang selama ini digunakan TV analog dapat dialokasikan untuk pitalebar.

Terkait fokus Kemkominfo pada ketiga sektor tersebut, Menkominfo Rudiantara menginginkan adanya kajian studi kemasyarakatan tentang impak TIK di masyarakat. Menkominfo mengatakan, “Litbang tidak perlu bermain di teknologi. Litbang penting mengkaji tentang masyarakat karena daya tahan nasional tergantung pada daya tahan masyarakatnya (dalam mengadopsi teknologi)”. Salah satu yang bisa dan perlu diteliti adalah model bisnis. “Sesuatu yang bisnis modelnya belum ada, menjadi kajian litbang”, demikian tegas Menkominfo. Oleh karenanya, litbang perlu memiliki visi ke depan mengenai studi bagaimana teknologi bisa mempengaruhi perubahan struktur di masyarakat. Di akhir acara, Menkominfo Rudiantara mengingatkan kembali, terutama bagi peneliti, “Lakukan penelitian dengan baik apa pun namanya, karena yang penting adalah apa yang kita hasilkan dan nilai tambah apa yang bisa diberikan dari penelitian tersebut”.